Popular Post

Posted by : Nurul Fauziati Kartika Thursday, March 8, 2012


Ini adalah secuplik bisnis mafia batubara yang bisa saya Share...



Curhatannya pak Donny Erzandi di Milis TDA, karena masuk kategori goodread versi on the spot yaa terpaksa saya tempelkan di dinding blog saya ho...ho...hoo...

Saya adalah ‘pemain’ baru di bisnis batubara, banyak hal yang saya baru pelajari
dan salah satunya saya dapat saat mengikuti meeting antara miner (penambang) dan
buyer lokal yaitu PT. Cendana Konsorsium Supply Energi Indonesia (PT. CKSEI) dan
PT. (CV.) Cendana Engineering Excavator (PT. CEE) sebagai perusahaan pimpinan
konsorsium (PT. CKSEI) yang membawahi 150 miner lokal.

Menarik mendengarkan penjelasan dari salah seorang konsultan marketing di
perusahaan lokal tersebut yang menjadi salah satu anggota konsorsium diantara 5
perusahaan pensuplai batubara nasional yang kalau saya tidak salah dengar
diantaranya adalah: Bakrie Energy, anak perusahaan PLN, PT. Cendana Konsorsium
Supply Energi Indonesia (PT. CKSEI), dan 2 perusahaan lain yang saya tidak
ingat.
Ternyata tekad pemerintah tidak main-main untuk memberantas mafia batubara dan
bentuk-bentuk kecurangan yang kerap dilakukan oleh buyer maupun
penambang-penambang lokal yang ‘nakal’, yaitu dengan melakukan serangkaian
mekanisme transaksi yang baru dan juga dengan membentuk Komisi Energi Nasional
(KEN), dan Dewan Energi Nasional (DEN).

Berdasarkan penjelasan Konsultan Marketing tsb, kini setiap transaksi batubara
nasional diharuskan menyiapkan persyaratan berupa kelengkapan dokumen seperti
Company Profile (yang terdiri dari Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP, SITU,
SK Pengesahan Perusahaan Kehakiman format 2007, Surat Pengakuan Coal Trader,
SPPKP, Neraca 3 bulan terakhir, Nomor rekening Bank perusahaan penambang, foto
copy KTP Dirut, Pengalaman Perusahaan, Surat dukung KP (jika trader), Surat Ijin
KP (jika miner), COA 3 bulan terakhir, Video yang berisi: Lokasi tambang,
Kondisi jalan, stockpile, jetty loading yang masing-masing berdurasi 2-3 menit
dan persyaratan lain yang menurut Konsultan tersebut sama seperti ketika hendak
mengajukan tender, dan semua dibuat 7 rangkap.

Kemana saja ke-7 rangkap dokumen tersebut diberikan? Berikut daftar penerima
copy dokumen tersebut;

1. Presiden RI
2. Komisi Energi Nasional
3. Dewan Energi Nasional (yang terdiri dari KPK, BIN, Pakar Pertambangan, dan
siapapun dari anggota masyarakat yang ingin ikut menjadi anggota diperbolehkan
mendaftar termasuk anda para miner, trader dan mediator)

4. Menteri ESDM
5. Menteri BUMN
6. PT. Sucofindo
7. Notaris

Menurut konsultan tsb, sekarang semua transaksi batubara harus diketahui oleh RI
1. Yang menarik adalah peranan PT. Sucofindo yang kini lebih mendalam.

Dengan mendapatkan fee sebesar Rp. 10.000,-/Metric Ton, PT. Sucofindo berperanan
menentukan kualitas dari batubara yang disuplai oleh Penambang kepada PT. CKSEI
dari semenjak batubara di loading di pelabuhan muat, memantau perjalanan
batubara tersebut melalui satelit hingga memeriksa kembali kondisi batubara
tersebut setibanya di pelabuhan bongkar. Jadi jika spesifikasi dari batubara
tersebut berubah terlalu jauh dari spesifikasi awal yang tertera di dokumen,
maka PT. Sucofindo adalah pihak yang pertama kali di interogasi mengenai insiden
tsb.

PT. CKSEI dalam melakukan suplai kepada BUMN seperti PLN dan PT. Indonesia Power
juga memang selalu menggunakan kondisi pembayaran dengan CIF, dimana batubara
baru akan dibayar apabila telah sampai di pelabuhan bongkar dengan kondisi
spesifikasi yang diminta.

Saya merasa berkepentingan untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan miner,
trader dan mediator mengenai hal ini dikarenakan kondisi sebelumnya dimana
biasanya kondisi CIF lebih banyak merugikan miner, karena batubara banyak di
‘reject’ dikarenakan kondisi spesifikasi yang berubah terlalu jauh misal kalori
63 reject 61, saat dikirim didokumen tertulis kalori 63, begitu tiba kalori
berubah menjadi 59, sedangkan kondisi perubahan yang masih bisa diterima adalah
kalori 61.

Padahal jika mau jujur, perubahan itu sendiri banyak juga diakibatkan tindakan
curang yang dilakukan oleh miner yang misalnya mengirimkan batu dengan
spesifikasi yang lebih rendah atau tidak sesuai dengan yang diminta dengan cara
menyuap pihak-pihak terkait agar perbuatannya mulus berjalan. Sehingga tentu
saja tindakan ini merugikan semua pihak, karena sekarang timbul ‘distrust’ atau
ketidakpercayaan dari masing-masing pihak terhadap pihak lainnya. Miner
menerapkan kewaspadaan yang teramat sangat tinggi (jika tidak ingin disebut
curiga) terhadap buyer, begitu juga sebaliknya. Akibatnya kondisi bisnis
batubara menjadi amat sangat tidak sehat, kondisi yang ada sekarang pihak miner
tidak akan mau bertemu dengan ‘kroco-kroco’ mediator, karena biasanya banyak
tipu-tipunya, padahal pihak buyer (misalnya) telah mempercayakan para mediator
untuk mencarikan supplier yang cocok untuk mereka. Akhirnya pihak mediatorlah
yang terjepit di tengah-tengah perang curiga kedua ‘gajah’ tersebut.

Saya diyakinkan oleh Konsultan tsb, bahwa kondisi CIF dengan PT. CKSEI tidaklah
seburuk yang diduga oleh miner, karena memang PT. CKSEI hanya meminta
spesifikasi berdasarkan kalori saja, sedangkan TM, sulfur dan lain-lain tidak
diminta karena memang batubara tsb akan di ‘blend’ lagi sehingga spesifikasi
yang lain tidak menjadi masalah. Cukup Kalori saja.
Sedangkan perubahan kalori biasanya (menurut teman saya yang cukup berpengalaman
di bisnis ini) andai ada perubahan, tapi perubahannya tidak terlalu drastis,
kecuali ada faktor-faktor kesengajaan, kecelakaan atau adanya indikasi
kecurangan. Disinilah peran PT. Sucofindo amat penting untuk mengawal batubara
tersebut tiba di pelabuhan bongkar dalam kondisi tidak hanya selamat, namun juga
tidak menyebabkan kerugian bagi semua pihak. Itulah kenapa mereka kini diberikan
royalty sebesar Rp. 10.000,-/Metric ton.

Lantas apa kegunaan video yang diminta berisi lokasi tambang, kondisi jalan,
stockpile, jetty loading dll.?

Video tersebut akan dilihat sebagai referensi apabila, miner yang dikontrak
sebanyak misal 30 ribu metric ton/bulan ternyata hanya mampu mensuplai 10 ribu
mt/bulan, maka perusahaan tersebut akan dievaluasi melalui, salah satunya adalah
video tsb. Mereka akan melihat dimana lokasi tambang tsb, bagaimana kondisi
jalannya, apabila ada jembatan diminta merekam juga kondisi jembatan tsb,
stockpile, jetty loading dan seterusnya. Mereka akan mencari penyeban kenapa
suplai tersebut terganggu, kalau miner beralasan karena jalan atau jembatan yang
rusak, padahal di video tsb tidak ada rekaman mengenai jalan dengan kondisi
buruk atau jembatan, maka tentu hal ini akan menjadi pertanyaan.

Intinya, kini pemerintah telah berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang
diharapkan guna menghapus praktek mafia batubara ataupun tindak kecurangan
lainnya.

Demikianlah secuil informasi yang saya curi dengar dan kini saya sharing untuk
rekan-rekan miner/trader/mediator yang mungkin juga sudah mengetahui akan hal
ini. Saya berharap melalui tulisan ini akan tumbuh kepercayaan terhadap saya,
terutama dan mediator lain pada umumnya yang berusaha menjaga etika dan
kehormatan dimana di luar negeri profesi mediator dilindungi hukum dan
peraturan, namun di negeri ini profesi ini didiskreditkan dan dianggap buangan
atau sering disebut sebagai “the last job on earth” pekerjaan terakhir yang akan
dilakukan orang disaat tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, dengan julukan
yang tidak kalah ‘prestige’ nya: Makelar.



- Copyright © Selasar of Imagine - Noi Everain - Powered by Blogger - Designed by Noi Everain -